Gus Dur Besarkan PPP, Yenny ke PDI-P

JAKARTA (Lampost): Mantan Presiden K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menyatakan ingin membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan putrinya, Yenny Wahid, menggalang koalisi PKB Gus Dur dengan PDI-P.
Upaya Gus Dur membesarkan partai berlambang Kakbah ini antara lain dengan mengajak Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa Timur. "Insya Allah, bulan Februari nanti, Gus Dur mengajak saya ke basis massanya di Jawa Timur," kata Surya Dharma Ali seusai mengadakan pertemuan dengan Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta, Selasa (27-1) malam.
Surya Dharma datang bersama istri dan K.H. Nur Iskandar S.Q. Sang tamu yang datang sekitar pukul 21.00 itu disuguhi lumpia semarang dan lapis legit oleh tuan rumah beserta Ibu Sinta Nuriyah. Mereka ngobrol sampai lebih dari satu jam. "Gus Dur akan turun langsung dalam Forum PPP Ngaji Bareng Gus Dur. Untuk yang pertama, kami akan lakukan di Jawa Timur bulan depan," kata Surya Dharma.
Setelah di Jawa Timur yang merupakan basis utama pendukung Gus Dur, Forum PPP Ngaji Bareng Gus Dur akan dilaksanakan di daerah lain di Jawa dan luar Jawa. "Bagaimanapun Gus Dur punya ikatan sejarah dan emosional dengan PPP. Saya yakin Gus Dur tidak akan meninggalkan PPP," kata dia.
Kini, kata Surya Dharma Ali, sekitar 200 ulama terkenal yang pernah ke luar dan mendirikan partai lain, akan kembali ke pangkuan PPP dan akan membuat partai berlambang Kakbah ini menjadi partai Islam terbesar di Indonesia. Kembalinya 200 ulama itu dirayakan berbarengan dengan peringatan hari lahir ke-36 PPP di Jakarta Expo Kemayoran, Sabtu (25-1).
Ulama yang kembali ke PPP di antaranya .K.H Syukron Mamun yang merupakan salah satu pendiri dari Partai Kesatuan Nahdatul Ummah (PKNU), K.H. Nur Iskandar SQ salah satu pendiri PKB, Zainuddin M.Z., pendiri Partai Bintang Reformasi, Habib Idrus, sertai sejumlah ulama dari berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, mengutip ucapan Gus Dur soal kerja sama PKB pro-Gus Dur dengan PDI-P seperti dideklarasikan Yenny Wahid dan Sekjen PDI-P Pramono Anung, menurut Surya Dharma Ali, sifatnya lokal. "Yang sifatnya nasional akan digelar bersama PPP."
Manuver Yenny Wahid juga mendapat kecaman sejumlah elite PKB karena dinilai melampaui wewenang Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR, Effendi Choirie, misalnya secara de facto dan de jure yang memimpin partai adalah Muhaimin Iskandar. Muhaimin dalam rapat internal PKB belum memutuskan apa pun soal koalisi PKB dengan partai lain. "Muhaimin saja belum melakukan itu, Yenny kan sekadar wasekjen," imbuhnya, kemarin.

PPP Minta Caleg Rangkap BPD Tidak Dicoret

LUMAJANG, JATIM Ketua DPC PPP Kabupaten Lumajang, Jamal Alkatiri mengatakan tidak sependapat dengan beberapa pengurus partai lain di Lumajang yang berpendapat bahwa anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) tidak boleh merangkap menjadi caleg karena dinilai memakan gaji dari negara atau setara status PNS. “Kalau itu alasannya, saya juga menuntut KPU agar semua anggota DPR yang sekarang masuk daftar caleg dicoret dari daftar pencalegan,” kata Jamal.Jamal mengatakan, anggota BPD tidak digaji, melainkan hanya menerima honorarium yang sebesar antara Rp 100.000 – Rp 150.000 per bulan. Honorarium anggota BPD itu diambilkan dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima pemerintah desa tiap empat bulan sekali. Honor sebesar itu, kata Jamal, belum ada apa-apanya dibandingkan pendapatan bulanan anggota DPRD. “Gaji DPR sebulan bisa dibelikan mobil. Tetapi honorarium BPD sebulan, belum tentu cukup untuk beli beras,” kata Jamal.Apabila status caleg anggota BPD masih dipersoalkan, lanjut Jamal, maka yang harus bertanggungjawab adalah pihak KPU. ”Kalau memang ada peraturan yang melarang, mengapa pihak KPU membiarkan anggota BPD mendaftar sebagai caleg hingga namanya tercantum dalam DCT (daftar calon tetap)” kata Jamal.Jamal mengakui, di antara 34 caleg dari partainya, terdapat seorang caleg yang menjabat Ketua BPD di Kecamatan Sumbersuko. Caleg yang mengajar di sebuah MTS swasta itu berada di Dapil 4 nomor urut 1. Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Misbahul Munir mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu apakah mereka yang mendaftarkan diri sebagai caleg lewat partai itu merupakan anggota BPD atau bukan. Sebab dalam peraturan KPU maupun formulir pendaftaran caleg, tidak ditemukan pengecualian bagi anggota BPD.

PPP Sultra Gelar Pembekalan Caleg

KENDARI, SULTRA – DPW PPP Sultra menggelar pembekalan caleg sehari penuh yang dihadiri oleh seluruh caleg dari 12 kabupaten/kota dan caleg untuk DPRD provinsi dan DPR pusat, di Hotel Aden, Kendari, Sabtu (31/1). Pembekalan ini dibuka langsung oleh salah seorang Ketua Pengurus Harian DPP PPP, Nurhayati Payapo, yang juga Koordinator Wilayah Sulawesi.Ketua DPW PPP Sultra, Yusran Silondae menyebutkan, total caleg PPP di Sultra sebanyak 284 orang yang terdiri dari 238 caleg DPRD kabupaten/kota, 40 caleg DPRD provinsi, dan enam caleg DPR pusat.Jumlah caleg ini akan bertarung mewujudkan target 15 persen suara. ”Ini merupakan target nasional. Tapi melihat situasi di Sultra, kami optimis bisa melampaui target nasional,” katanya.Pada Pemilu 2004 lalu, kata Yusran, PPP Sultra meraih 11 persen suara sehingga sukses menempatkan lima orang kadernya di DPRD provinsi dan 34 lainnya di 12 DPRD kabupaten/kota.Sementara itu, dalam pembekalan caleg, Ketua KPUD Sultra, Bosman dan anggota Panwaslu Sultra, Zamzam Said juga memberikan materi untuk para caleg PPP. Materi yang mereka sampaikan lebih pada aturan dan rambu-rambu seputar kampanye dan pemilihan.